Teori Pembentukan Masyarakat

April 12, 2008 § 1 Comment

Perspektif integration-consensus

Umumnya masyarakat digambarkan sebagai bentuk integrasi fungsional, dimana dalam masyarakat tersebut kestabilan sosial di topang oleh kesepakatan dasar atas nilai-nilai. Adapun ketertiban sosial terjadi dalam masyarakat karena setiap individu yang ada dalam masyarakat tersebut memiliki pemikiran bahwa dengan kerjasamalah segala keinginan masing-masing individu dapat tercapai. Adapun apabila ada perselisihan/ konflik di antara individu dalam masyrakat lebih dikarenakan adanya salah pengertian. Dalam pandangan ini ditekankan, bahwa tarik-menarik, solidaritas, integrasi, kerjasama, dan stabilitas dalam masyarakat dipersatukan karena kesamaan budaya, dan kesepakatan atas norma dan nilai yang sama (dasar yang sama).

Lebih lanjut dalam kerangka berpikir integration-consensus, hukum dinyatakan sebagai kerangka netral untuk menjaga permufakatan sosial. Roscoe Pound sebagai salah satu pendukung perspektif integration-consensus, menggambarkan masyarakat disusun atas bermacam-macam kelompok yang memiliki kepentingan berbeda sehingga kadang timbul perselisihan antara satu kelompok dengan yang lain, tetapi kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya rukun. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya kelompok-kelompok tersebut memiliki keinginan yang sama yaitu harmonisasi antar kelompok dengan jalan menyelaraskan kepentingan yang berbeda tersebut untuk mengamankan dan menjaga ketertiban sosial. Adapun upaya untuk mencapai harmonisasi tersebut dapat dengan cara kompromisasi dan pembatasan dari masing-masing kepentingan.

Dalam pandangan Roscoe Pound, masyarakat yang heterogen dan majemuk (seperti di Amerika Serikat), tekanan kompromisasi adalah upaya untuk mencapai ketertiban sosial dan kerukunan. Disini Hukum menjadi jembatan untuk mencapai ketertiban dan kerukunan tersebut. Lebih lanjut Roscoe Pound, menyatakan dalam sejarah perkembangan Hukum telah membuktikan bahwa hukum telah terbukti memberikan kepuasan atas manusia berkenaan dengan hal yang manusia tuntut dan apa yang diinginkan oleh manusia. Hukum adalah sarana sosial yang memberikan petunjuk untuk mencapai kerukunan sosial dengan cara mengontrol, rekonsiliasi, mediasi antara beragam kelompok sosial dan konflik yang terjadi. Disini hukum sebagai alat untuk menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tanpa menjatuhkan satu kelompokpun.


Talcott Parsons menyetujui pandangan dari Roscoe Pound dengan menyatakan bahwa fungsi utama dari sistim hukum adalah ketulusan (kejujuran). Disini ketulusan meredakan elemenpotensial dari perselisihan dan melicinkan (memuluskan)hubungan sosial. Singkat kata, para pendukung dari perspektif ini (termasuk Sosiologis, Harry C. Bredemeier), menyatakan hukum diadakan karena memiliki fungsi untuk menjaga kestabilitasan sosial dan menjaga ketertiban. Hukum adalah suatu lembaga yang memiliki peranan untuk mewakili kumpulan orang yang memiliki kepentingan atas orang. Sebagai agen netral, hukum menyelenggarakan penghargaan dan hukuman tanpa memihak. Asumsi mendasar dari perspektif integration-consensus adalah sistem politik yang majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri atas sejumlah kelompok yang memiliki kekuatan lebih atau kurang. Hukum adalah cermin dari kompromisasi dan permufakatan antara sejumlah kelompok dan nilai-nilai yang mendasar untuk mencapai ketertiban sosial.


Perspektif conflict-coercion

Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap terdiri atas kumpulan orang dan kelompok yang memiliki ciri perselisihan dan pertikaian yang dipertahankan secara bersama-sama melalui kekerasan (paksaan). Adapun ketertiban timbul hanya untuk sementara dan tidak stabil, karena setiap orang dan kelompok akan berusaha untuk mencapai kepentingan masing-masing.


Konflik sosial pada hakekatnya dianggap sebagai interaksi antara orang dan kelompok. Dalam pandangan ini pula untuk menjaga kekuatan diperlukan bujukan dan (penggunaan)kekerasan/ paksaan. Untuk itu Hukum diadakan sebagai alat represi yang dihidupkan oleh keinginan/ kepentingan dari yang berkuasa sebagai biaya/ harga untuk mencapai kepentingan, norma, dan nilai (yang ingin dicapai). Lebih lanjut Chambliss dan Seidman menggambarkan hukum sebagai senjata konflik sosial untuk menindas untuk digunakan bagi yang berkuasa untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Adapun Richard Quinney menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memiliki ciri keanekaragaman, perselisihan, kekerasan dengan paksaan, dan perubahan ketimbang permufakatan dan kestabilan. Adapun Hukum sebagai hasil dari pelaksanaan atau kepentingan ketimbang sebagai alat yang memiliki fungsi diluar kepentingan tertentu. Meskipun hukum mungkin dapat mengendalikan kepentingan, namun untuk pertama kalinya, hukum dibuat oleh kepentingan tertentu dari individu atau sekelompok orang, yang lebih lanjut kita sebut sebagai masyarakat. Hukum dibuat oleh orang yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan untuk diwujudkan kepada publik. Hukum disini tidak mewakili kompromisasi dari keanekaragaman masyarakat, tetapi untuk menyokong kepentingan tertentu.


Para pendukung pandangan ini mempercayai, bahwasanya hukum adalah alat dari pihak yang berkuasa untuk mengendalikan. Hukum selain melindungi kepemilikan dari yang berkuasa juga melayani untuk menindas (menekan) ancaman politik bagi para pemegang posisi elit. Namun demikian, hukum ternyata tidak melulu untuk melindungi kepentingan yang berkuasa, dia (hukum) juga mencegah pembunuhan, pencurian, pembakaran, incest atau dengan kata lain terdiri atas norma-norma sosial umumnya. Sehingga terlalu luas jika diasumsikan sebagai alat bagi pemegang kuasa.

Kedua perspektif diatas, adalah pandangan ideal dan mungkin masing-masing memiliki kebenaran. Namun para sosiologis yang terpengaruh Karl Max, Georg Simmel, Lewis Coser dan Ralf Darendorf cenderung memeluk pandangan conflict-coercion dalam memandang hukum dalam masyarakat. Alasan pembenar mereka adalah pendekatan pandangan tersebut menekankan atas peranan dari kepentingan tertentu dari kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh, kekuatan ekonomi dan kepentingan komersial mempengaruhi pembuatan perundang-undangan seperti yang diilustrasikan William J. Chambliss dalam studinya terhadap undang-undang tunawisma. Dalam studinya, dia menulis bahwa perkembangan undang-undang tunawisma bersamaan dengan kebutuhan pemilik lahan atas buruh yang murah pada masa sistem perbudakan runtuh di Inggris.

§ One Response to Teori Pembentukan Masyarakat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Teori Pembentukan Masyarakat at Sebuah Catatan Kecil...

meta

%d bloggers like this: